Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin punya rencana dan target tinggi untuk menggenjot sektor ekonomi. Namun, upaya itu harus tersendat karena ketidaksigapan. Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin punya rencana dan target tinggi untuk menggenjot sektor ekonomi. Namun, upaya itu harus tersendat karena ketidaksigapan penanganan pandemi Covid-19. — PRESIDEN Joko Widodo sebenarnya tinggal melanjutkan apa yang telah dilakukan pada periode pertama memimpin pemerintahan bersama Jusuf Kalla. Sejumlah program prioritas telah disusun di samping melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang digeber sebelumnya. Pada tahun pertama memimpin bersama Ma'ruf Amin, batu sandungan bernama pandemi menahan langkah pemerintah. Bukannya berakselerasi, pekerjaaan rumah di bidang ekonomi justru bertambah panjang. Sebut saja neraca dagang yang terkontraksi, pertumbuhan ekonomi yang terjun bebas, ancaman resesi, hingga utang luar negeri yang membengkak. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Muhammad Faisal menyoroti, respons pemerintah yang terbilang telat dalam penanganan pandemi berpengaruh besar. ''Karena respons yang telat, pandemi masuk ke Indonesia dan menyebar lebih cepat, bahkan dibanding negara-negara tetangga yang lebih dahulu terkena (Covid-19),'' ujarnya kemarin. Kondisi itu diperparah dengan koordinasi dan manajemen risiko untuk penanggulangan pandemi yang semrawut. Padahal, sejak awal, persoalan Covid-19 adalah hal yang serius. ''Itu (penanganan kesehatan, Red) masalah inti yang berpengaruh, terutama pada saat pemulihan ekonomi. Kalau grafik Covid masih naik, pemulihan ekonomi akan lambat ke depan,'' tegasnya. Tantangan pemerintah kini lebih berat akibat pandemi. Angka kemiskinan yang berpotensi meningkat, misalnya. Padahal, kata Faisal, sebelum ada pandemi, pemerintah terbilang berhasil mengurangi angka kemiskinan dari double-digit ke single-digit. Permasalahan sebenarnya muncul bukan dari angka si miskin saja. Melainkan masih ada kategori orang-orang rentan yang notabene tidak masuk kategori miskin, tapi dekat dengan garis kemiskinan. ''Saat pandemi, jumlah orang miskin yang berasal dari orang rentan ini membeludak. Ini memang bisa ditahan dengan bantalan bansos, tapi kan bansos tidak sustainable. Maka, strategi utama mengentaskan kemiskinan adalah penciptaan lapangan kerja. Ini PR buat pemerintahan ke depan,'' tegas Faisal. Sementara itu, ekonom Indef Bhima Yudhistira menyatakan, beberapa poin disorot pada setahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Salah satunya, Indonesia tercatat menempati urutan ketujuh tertinggi di antara negara berpendapatan menengah dan rendah dalam utang luar negeri (ULN), yakni USD 402 miliar, mengacu pada International Debt Statistics 2021-Bank Dunia. Beban ULN Indonesia jauh lebih besar daripada Argentina, Afrika Selatan, dan Thailand. ''Di tengah situasi pandemi, pemerintah terus menambah utang dalam bentuk penerbitan utang valas yang rentan membengkak jika ada guncangan dari kurs rupiah,'' ujarnya kepada Jawa Pos. Bhima melanjutkan, pemerintah pada 2020 menerbitkan global bond USD 4,3 miliar dan jatuh tempo pada 2050 atau tenor 30,5 tahun. ''Artinya, pemerintah sedang mewarisi utang kepada generasi ke depan,'' imbuhnya. Dengan kata lain, setiap satu orang penduduk di era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin tercatat menanggung utang Rp 20,5 juta (utang pemerintah Rp 5.594,9 triliun per Agustus 2020 dibagi 272 juta penduduk). Padahal, debt to service ratio (DSR) berada di level 29,5 persen atau terus memburuk pada kuartal II 2020. DSR merupakan indikator kemampuan bayar utang luar negeri. Di sisi lain, ketimpangan antara si kaya dan si miskin semakin meningkat. Hal itu disebabkan orang kaya terus menabung di bank dengan lebih sedikit membelanjakan uang. Sementara itu, masyarakat miskin tidak memiliki cukup tabungan. ''Pascapandemi, ketimpangan aset makin lebar,'' tambahnya. Angka kemiskinan diperkirakan lebih dari 12–15 persen yang dipicu kenaikan jumlah orang miskin baru. Sementara itu, dari perspektif dunia usaha, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Mardani H. Maming menilai bahwa pemerintah telah berupaya dan berada di jalur yang benar untuk meningkatkan perekonomian serta investasi. Pada lima tahun pemerintahan Jokowi sebelumnya disebut ada kemajuan peningkatan dalam indeks kemudahan berusaha. (*/habis)
Sumber : https://www.jawapos.com/nasional/22/10/2020/pr-pemerintahan-jokowi-maruf-amin-atasi-lonjakan-angka-kemiskinan/
Kategori : Nasional
Tanggal : Thu, 22 Oct 2020 04:12:45 +0000
Baca Selengkapnya : PR Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, Atasi Lonjakan Angka Kemiskinan
Artikel Terkait
- Moeldoko bahas UU Cipta kerja dengan duta besar Uni Eropa
- Layanan RSUD Tasikmalaya akan Kembali Normal Pekan Depan
- Hendak Aksi di DPRD Kabupaten Bekasi, Long March Buruh Dicegat Polisi
- Potensi Alex Marquez Sesungguhnya Bukanlah Rutin Naik Podium
- Anggota DPRD: Masyarakat Harus Dukung Vaksin Covid-19
- Sebut Pemerintah Buta Lingkungan, Rocky: Rakyat Papua Sudah Diajak Bicara?
- Berkas Dakwaan Rampung, Kasus Nurhadi dan Menantunya Segera Disidangkan
- Jorgensen berniat pensiun setelah Denmark Open 2020
- Jujur! DPRD DKI Ngaku Rapat di Puncak Lebih Murah ketimbang Jakarta
- Lucescu: Pirlo Memiliki Insting yang Bagus sebagai Pelatih
- Wolfsburg bawa pulang satu poin setelah imbang 1-1 di markas Gladbach
- Konser Ananda Sukarlan Dibatalkan, Sensor atau Sabotase?
- Bocah Tewas Tenggelam di Wisata Alam Kedung Cinet saat Berswafoto
- Jokowi Ingin Penanganan Stunting Maksimal, Muhadjir Minta Daerah Bikin Program
- Polisi: Rafi Disandera agar Tunjukkan Teman yang Utang Sewa Apartemen
- Pemerintah Bahas Kebijakan Penguatan Ekonomi Keluarga
- Polda Metro memfasilitasi lima lokasi Samsat Keliling pada Jumat ini
- Angkasa Pura II Hemat Rp1,8 T selama Pandemi
- Rossi positif COVID-19, lewatkan balapan di Aragon
- Promo Transmart Carrefour hari ini 22 Oktober 2020, terakhir diskonan!
- Tuah MU di Markas PSG
- Positif Sabu, Renald Ramadhan Resmi Tersangka Kasus Narkoba
- Sudah Tahap Rapimgab, Raperda COVID-19 di DKI Bakal Disahkan Pekan Depan?
- Wamen PUPR tinjau pembangunan Jembatan Sei Alalak Banjarmasin
- Polri akan Selidiki Pernyataan Airlangga Soal Demo UU Cipta Kerja Disponsori
- Rendy Pandugo Merilis Home Bagi yang Kangen Keluarga
- Cegah Klaster Libur Maulid Nabi, Satgas Ingatkan Hindari Kerumuman
- Pemda perhatikan soal tenaga kerja SKT di tengah pandemi Covid 19
- Tambah 100 orang, kontak positif COVID-19 di Bangka Tengah naik 1.189
- Pameran virtual UMKM Babel pecahkan rekor MURI
- Warga Sembuh Covid-19 di Aceh Bertambah 81 Orang
- Central Data sediakan akses "passwordless" untuk keamanan WFH
- Berbeda Prinsip dengan Arah Politik Partai Bentukan SBY, Ferdinand Mundur
- Film Korea terbaru Confession, So Ji Sub dituduh jadi pembunuh di trailer pertama
- Olah TKP Kebakaran Maut di Tangerang, Puslabfor Cek Meteran Listrik
- Meksiko Prediksi Kasus Positif Covid-19 di Atas satu Juta
- Perlu Kerjasama Multidisiplin untuk Penurunan Risiko Bencana
- G20 Perpanjang Penangguhan Utang Negara Miskin enam Bulan
- Perdana Menteri Kirgizstan Mundur Pasca-Kerusuhan Pemilu
- Temulawak dan kunyit bermanfaat sebagai obat herbal asam urat
0 Comments